NU vs MU


Setelah beberapa hari ini saya berkelana (salah satu judul lagu bang Haji Rhoma) di dunia internet, akhirnya saya memperoleh cukup bahan untuk membandingkan antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (selanjutnya saya tulis NU dan MU).

Pada dasarnya, aqidah NU dan MU itu sama. Yang membedakan adalah syariah. InsyaAllah di Indonesia, golongan ahlus sunnah wal jamaah adalah para pengikut 2 ormas tersebut (sedikit mengutip dari seorang Kiai dari Bojonegoro). Secara syariah, NU dan MU itu cuma berbeda dalam 2 hal.

1. Lek NU kathik nganggo, lek MU ora kathik nganggo (kalau NU dengan menggunakan, kalau MU tidak dengan menggunakan).

Contoh :

contoh NU MU Remarks
qunut shubuh pake qunut tidak pake qunut keduanya benar, yang tidak benar itu yang tidak sholat shubuh
mendoakan orang yang sudah meninggal pake tahlil tidak pake tahlil keduanya benar, yang tidak benar itu tidak mendoakan orang yang sudah meninggal
menguburkan jenazah pake adzan tidak pake adzan keduanya benar, yang tidak benar itu jenazah tidak dikubur tapi digantung di pohon
khutbah jumat pake tongkat tidak pake tongkat keduanya benar, yang tidak benar itu yang tidak pake khutbah jumat
shalawat nabi pake sayyidina tidak pake sayyidina keduanya benar, yang tidak benar itu yang tidak bershalawat

2. NU seneng sing dowo, MU seneng sing cendek (NU senang yang panjang, MU senang yang pendek)

contoh NU MU Remarks
tarawih 20 rakaat 8 rakaat keduanya benar, yang tidak benar itu yang tidak tarwih
sholat jumat adzan 2x adzan 1x keduanya benar, yang tidak benar itu yang tidak shalat jumat

Perbedaan tersebut adalah hidayah dari Allah SWT. Saya dapat menerima perbedaan-perbedaan itu, dan hidup berdampingan.

Namun bagaimana dengan perbedaan dalam penentuan 1 Syawal? Menurut saya, perbedaan ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Besar karena pada hari yang sama ada orang yang berpuasa sedangkan orang lain sudah merayakan Idul Fitri. Adalah haram hukumnya melaksanakan puasa di tanggal 1 Syawal.

Lalu, apa sebenarnya akar permasalahan perbedaan tersebut? Berikut dikutip dari blog

Tulisan di bawah ini sangat menarik mengupas Latar belakang beda pendapat antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) dalam masalah LEBARAN dan RAMADHAN.

LEBARAN DUA VERSI, MUHAMMADIYAH “BIANG KEKACAUAN” ?

Oleh : ahmad musta’in syafi’ie
Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy’ari itu sekawan, sama-sama menunut ilmu agama di Arab Saudi. Sama-sama ahli Hadis dan sama-sama ahli fikih. Saat hendak pulang ke tanah air, keduanya membuat kesepakatan menyebarkan islam menurut skil dan lingkungan masing-masing.

Kiai Ahmad bergerak di bidang dakwah dan pendidikan perkotaan, karena berasal dari kuto Ngayogyokarto. Sementara kiai Hasyim memilih pendidikan pesantren karena wong ndeso, Jombang. Keduanya adalah orang hebat, ikhlas dan mulia. Allahumm ighfir lahum.

Keduanya memperjuangkan kemerdekaan negeri ini dengan cara melandasi anak bangsa dengan pendidikan dan agama. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi MU dan kiai Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatul Ulama (NU). Saat beliau berdua masih hidup, tata ibadah yang diamalkan di masyarakat umumnya sama meski ada perbedaan yang sama sekali tidak mengganggu.

Contoh kesamaan praktek ibadah kala itu antara lain : Pertama, shalat tarawih, sama-sama dua puluh rakaat. Kiai Ahmad Dahlan sendiri disebut-sebut sebagai imam shalat tarawih dua puluh rakaat di masjid Syuhada Yogya. Kedua, talqin mayit di kuburan, bahkan ziarah kubur dan kirim doa dalam Yasinan dan tahlilan (?). Ketiga, baca doa qunut Shubuh. Keempat, sama-sama gemar membaca shalawat (diba’an).

Kelima, dua kali khutbah dalam shalat Id, Idul Ftri dan Idul Adha. Keenam, tiga kali takbir, “Allah Akbar”, dalam takbiran. Ketujuh, kalimat Iqamah (qad qamat al-shalat) diulang dua kali, dan yang paling monumental adalah itsbat hilal, sama-sama pakai rukyah. Yang terakhir inilah yang menarik direnungkan, bukan dihakimi mana yang benar dan mana yang salah.

Semua amaliah tersebut di atas berjalan puluhan tahun dengan damai dan nikmat. Semuanya tertulis dalam kitaf Fikih Muhammadiayah yang terdiri dari tiga jilid, yang diterbitkan oleh : MU Bagian Taman Pustaka Jogjakarta, tahun 1343an H. Namun ketika MU membentuk Majlis Tarjih, di sinilah mulai ada penataan praktik ibadah yang rupanya ” harus beda ” dengan apa yang sudah mapan dan digariskan oleh pendahulunya. Otomatis berbeda pula dengan pola ibadahnya kaum Nahdhiyyin. Perkara dalail, nanti difikir bareng dan dicari-carikan.

Disinyalir, tampil beda itu lebih dipengaruhi politik ketimbang karena keshahihan hujjah atau afdhaliah ibadah. Untuk ini, ada sebuah Tesis yang meneliti Hadis-hadis yang dijadikan rujukan Majlis Tarjih MU dalam menetapkan hukum atau pola ibadah yang dipilih.

Setelah uji takhrij berstandar mutawassith, kesimpulannya adalah : bahwa mayoritas Hadis-Hadis yang pakai hujjah Majlis Tarjih adalah dha’if. Itu belum dinaikkan pakai uji takhrij berstandar mutasyaddid versi Ibn Ma’in. Hal mana, menurut mayoritas al-Muhadditsin, hadis dha’if tidak boleh dijadikan hujjah hukum, tapi ditoleransi sebagai dasar amaliah berfadhilah atau Fadha’il al-a’mal. Tahun 1995an, Penulis masih sempat membaca tesis itu di perpustakaan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Ygyakarta.

Soal dalil yang dicari-carikan kemudian tentu berefek pada perubahan praktik ibadah di masyarakat, kalau tidak disebut sebagai membingungkan. Contoh, ketika Majlis Tarjih memutuskan jumlah rakaat shalat Tarawih depalan plus tiga witir, bagaimana praktiknya ?.

Awal-awal instruksi itu, pakai komposisi : 4,4,3. Empat rakaat satu salam, empat rakaat satu salam. Ini untuk tarawih. Dan tiga rakaat untuk witir. Model witir tiga sekaligus ini vrsi madzahab Hanafi. Sementara wong NU pakai dua-dua semua dan ditutup satu witir. Ini versi al-Syafi’ie.

Tapi pada tahun 1987, praktik shalat tarawih empat-empat itu diubah menjadi dua-dua. Hal tersebut atas seruan KH Shidiq Abbas Jombang ketika halaqah di masjid al-Falah Surabaya. Beliau tampilkan hadis dari Shahih Muslim yang meriwayatkan begitu. Karena, kualitas hadis Muslim lebih shahih ketimbang Hadis empat-empat, maka semua peserta tunduk. Akibatnya, tahun itu ada selebaran keputusan majlis tarjih yang diedarkan ke semua masjid dan mushallah di lingkungan MU, bahwa praktik shalat tarawih pakai komposisi dua-dua, hingga sekarang, meski sebagian masih ada yang tetap bertahan pada empat-empat. Inilah fakta sejarah.

Kini soal itsbat hilal pakai rukyah. Tolong, lapangkan dada sejenak, jangan emosi dan jangan dibantah kecuali ada bukti kuat. Semua ahli falak, apalagi dari MU pasti mengerti dan masih ingat bahwa MU dulu dalam penetapan hilal selalu pakai rukyah bahkan dengan derajat cukup tinggi. Hal itu berlangsung hingga era orde baru pimpinan pak Harto. Karena orang-orang Muhammdiyah menguasai deprtemen Agama, maka tetap bertahan pada rukyah derajat tinggi, tiga derajat ke atas dan sama sekali menolak hilal dua derajat. Dan inilah yang selalu pakai pemerintah. Sementara ahli falak Nadhliyyin juga sama mengunakan rukyah tapi menerima dua derajat sebagai sudah bisa dirukyah. Dalil mereka sama, pakai Hadis rukyah dan ikmal.

Oleh karena itu, tahun 90an, tiga kali berturut-turut orang NU lebaran duluan karena hilal dua derajat nyata-nyata sudah bisa dirukyah, sementara Pemerintah-MU tidak menerima karena standar yang dipakai adalah hilal tinggi dan harus ikmal atau istikmal. Ada lima titik atau lebih tim rukyah gabungan menyatakan hilal terukyah, tapi tidak diterima oleh departemen agama, meski pengadilan setempat sudah menyumpah dan melaporkan ke Jakarta. Itulah perbedaan standar derajat hilal antara MU dan NU. Masing-masing bertahan pada pendiriannya.

Setelah pak Harto lengser dan Gus Dur menjadi presiden, orang-orang MU berpikir cerdas dan tidak mau dipermalukan di hadapan publiknya sendiri. Artinya, jika masih pakai standar hilal tinggi, sementara mereka tidak lagi menguasai pemeritahan, pastilah akan lebaran belakangan terus. Dan itu berarti lagi-lagi kalah start dan kalah cerdas. Maka segera mengubah mindset dan pola pikir soal itsbat hilal. Mereka tampil radikal dan meninggalkan cara rukyah berderajat tinggi. Tapi tak menerima hilal derajat, karena sama dengan NU.

Lalu membuat metode “wujud al-hilal”. Artinya, pokoknya hilal menurut ilmu hisab atau astronomi sudah muncul di atas ufuk, seberapapun derajatnya, nol koma sekalipun, sudah dianggap hilal penuh atau tanggal satu. Maka tak butuh rukyah-rukyahan seperti dulu, apalagi tim rukyah yang diback up pemerintah. Hadis yang dulu dielu-elukan, ayat al-Qur’an berisikan seruan ” taat kepada Allah, Rasul dan Ulil amr ” dibuang dan arergi didengar. Lalu dicari-carikan dalil baru sesuai dengan selera.

Populerkah metode “wujud al-hilal” dalam tradisi keilmuwan falak ?. Sama sekali tidak, baik ulama dulu maupu sekarang.

Di sini, Muhammdiyah membuat beda lagi dengan NU. Kalau dulu, MU hilal harus berajat tinggi untuk bisa dirukyah, hal mana pasti melahirkan beda keputusan dengan NU, kini membuang derajat-derajatan secara total dan tak perlu rukyah-rukyahan. Menukik lebih tajam, yang penting hilal sudah muncul berapapun derajatnya. Sementara NU tetap pada standar rukyah, meski derajat dua atau kurang sedikit. Tentu saja beda lagi dengan NU. Maka, selamanya tak kan bisa disatukan, karena sengaja harus tampil beda. Dan itu sah-sah saja.

Dilihat dari fakta sejarah, pembaca bisa menilai sendiri sesungguhnya siapa yang sengaja membuat beda, sengaja tidak mau dipersatukan, siapa biang persoalan di kalangan umat ?.

Menyikapi lebaran dua versi, warga MU pasti bisa tenang karena sudah biasa diombang-ambingkan dengan perubahan pemikiran pimpinannya. Persoalannya, apakah sikap, ulah atau komentar mereka bisa menenangkan orang lain ?.

Perkara dalil nash atau logika, ilmu falak klasik atau neutik, rubu’ atau teropong moderen sama-sama punya. Justeru, bila dalil-dalil itu dicari-cari belakangan dan dipaksakan, sungguh mudah sekali dipatahkan.

Hebatnya, semua ilmuwan MU yang akademis dan katanya kritis-kritis itu bungkam dan tunduk semua kepada keputusan majlis tarjih. Tidak ada yang mengkritik, padahal kelemahan akademik pasti ada “. mohon maaf atas khilaf “.

Terlepas dari sejarah tersebut, sudah sepatutnya Departemen Agama sebagai Ulil Amri di Indonesia untuk menyatukan perbedaan ini. Saya tidak sependapat dengan Din Syamsuddin yang melarang pemerintah untuk masuk ke dalam urusan penentuan tanggal 1 Syawal. Justru pemerintah dalam hal ini kementrian Agama harus menjembatani agar tidak ada perbedaan karena negara Indonesia ini bukan negara yang sekuler, yang mana urusan agama sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang saya sesalkan adalah sikap Muhammadiyah yang menolak untuk hadir dalam sidang isbat.

Perbedaan yang mendasar antara MU dan NU adalah derajat yang dipakai untuk melihat hilal. Jika MU sekarang menggunakan 0.x derajat, maka NU menggunakan 2 derajat atau lebih. Dari sini sudah ada perbedaan yang cukup jauh. Bagaimana mungkin bisa ketemu kalau patokannya saja sudah beda.

Karena dalam hal ini MU dan NU adalah ormas yang insyaAllah ahlus sunnah wal jamaah, dan karena adanya perbedaan. Maka penulis akan mengikuti ulil amri dalam hal ini kementrian agama dalam penentuan tanggal 1 syawal. Akhir kata, wa’allahu a’lam bis showab.. Hanya Allah yang tahu kebenarannya.

This entry was posted in Catatan Kehidupan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s